LIVE
3,605 sedang menonton

Gubernur DKI Sentil Kasus Sritex Saat Resmikan Bank Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan perubahan nama dan logo Bank DKI menjadi Bank Jakarta. (Foto: DaunNews)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan perubahan nama dan logo Bank DKI menjadi Bank Jakarta. (Foto: DaunNews)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Sentil Kasus Sritex Saat Resmikan Bank Jakarta: Seruan Reformasi dan Profesionalisme di Dunia Perbankan

Daun News – Nasional

Peresmian nama dan logo baru Bank DKI menjadi Bank Jakarta tidak hanya menjadi momentum peluncuran identitas baru bagi lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga ajang untuk penegasan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya secara tegas menyinggung kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex, yang melibatkan mantan Direktur Utama Bank DKI. Ia menggarisbawahi pentingnya reformasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Saya sangat berkeinginan untuk Bank Jakarta mereformasi dirinya, memperbaiki akar-akarnya, dan tidak boleh terulang kembali sampai peristiwa yang terjadi seperti di Sritex. Enggak boleh lagi. Profesionalisme adalah menjadi kata kunci,” ujar Pramono tegas, Minggu (22/6), di Taman Literasi, Jakarta Selatan.


Transformasi Bank DKI ke Bank Jakarta: Lebih dari Sekadar Ganti Nama

Bank DKI secara resmi mengubah nama dan identitas korporatnya menjadi Bank Jakarta. Perubahan ini tidak hanya simbolik, melainkan bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kepercayaan publik, transparansi, dan profesionalitas layanan perbankan.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang berperan strategis, Bank Jakarta diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan daya saing dengan bank nasional lainnya. Pramono menekankan bahwa rebranding ini harus diiringi dengan reformasi internal.

“Check and balance menjadi kata kunci, sehingga memutuskan sesuatu harus prudent. Harus yakin. Tidak bisa dengan karena dilakukan lobi-lobi dan sebagainya,” lanjut Pramono.


Kasus Sritex: Luka Lama yang Menjadi Pengingat

Peristiwa yang dimaksud Pramono adalah kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Bank DKI dan Bank BJB kepada PT Sritex (Sri Rejeki Isman Tbk), perusahaan tekstil ternama Indonesia.

Kasus ini menyeret beberapa nama besar:

  • Zainuddin Mappa, Direktur Utama Bank DKI periode 2020

  • Iwan Setiawan Lukminto, Eks Direktur Utama PT Sritex

  • Dicky Syahbandinata, Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB periode 2020

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) atas dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit secara melawan hukum.


Kerugian Negara Hampir Rp700 Miliar

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkapkan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp692,9 miliar. Angka ini berasal dari tagihan kredit total sebesar Rp3,5 triliun yang disalurkan kepada PT Sritex.

Namun, alih-alih digunakan sebagai modal kerja, dana kredit tersebut disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif.

“Tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya, yaitu untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif,” jelas Qohar kepada media.


Kredibilitas Perbankan Daerah Dipertaruhkan

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia perbankan daerah. Bank DKI sebagai institusi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah semestinya menjadi teladan dalam tata kelola, bukan justru terlibat dalam skandal korupsi yang menimbulkan kerugian negara besar.

Tak heran jika Gubernur DKI Jakarta dengan tegas menekankan bahwa profesionalisme harus dijunjung tinggi dalam setiap keputusan yang diambil.


Momentum Bersih-Bersih: Reformasi Bank Jakarta

Dengan rebranding ini, Pramono mengajak seluruh jajaran direksi dan pegawai Bank Jakarta untuk menjadikan momen ini sebagai titik balik.

“Sebelum secara resmi Bank Jakarta ini nanti kita munculkan, saya sekali lagi menawarkan perhatian, jawablah dengan profesionalitas, kerja keras, transparansi,” ujarnya dalam sambutan peresmian.

Tiga Pilar Reformasi Bank Jakarta:

  1. Profesionalisme: Semua keputusan keuangan dan kredit harus berbasis pada analisis dan prinsip kehati-hatian, bukan lobi-lobi pribadi.

  2. Transparansi: Setiap proses audit dan pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

  3. Reformasi Internal: Pembenahan struktur organisasi, sistem kontrol internal, dan akuntabilitas pegawai.


Praktik Pemberian Kredit yang Patut Diwaspadai

Kasus Sritex menunjukkan bahwa pemberian kredit dalam jumlah besar tanpa verifikasi ketat dan due diligence mendalam berpotensi menjadi celah penyimpangan.

Beberapa praktik berisiko dalam pemberian kredit:

  • Kolusi antara pihak bank dan debitur

  • Pelemahan sistem kontrol internal

  • Persetujuan kredit berdasarkan intervensi eksternal

  • Pemanfaatan kredit untuk kegiatan spekulatif atau konsumtif

Penting bagi bank milik pemerintah daerah seperti Bank Jakarta untuk meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap seluruh proses penyaluran kredit.


Peran OJK dan Kejagung dalam Penegakan Hukum

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kejaksaan Agung untuk mengintensifkan pengawasan terhadap praktik perbankan, baik milik pemerintah maupun swasta.

Penetapan tersangka terhadap para pimpinan bank menandai bahwa pengawasan dan akuntabilitas kini menjadi perhatian utama regulator. Kejagung pun menunjukkan bahwa sektor perbankan tidak kebal hukum.


Harapan Baru dari Bank Jakarta

Sebagai entitas baru hasil transformasi Bank DKI, Bank Jakarta diharapkan tampil sebagai bank modern, sehat, dan kompetitif. Dengan reformasi yang dicanangkan Gubernur Pramono Anung, publik menantikan:

  • Peningkatan layanan berbasis teknologi (digital banking)

  • Skema kredit usaha mikro dan kecil yang aman dan berkelanjutan

  • Penguatan sistem tata kelola dan manajemen risiko

  • Kemitraan yang transparan dengan entitas bisnis dan pemerintah


Dukungan Publik dan Langkah Selanjutnya

Rebranding ke Bank Jakarta disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama pelaku usaha kecil dan menengah di DKI Jakarta yang berharap akses pembiayaan lebih mudah dan terjangkau.

Namun, untuk menjaga kepercayaan tersebut, Bank Jakarta harus membuktikan keseriusannya dalam menjaga integritas dan profesionalisme.

Langkah pertama yang dapat diambil:

  • Audit menyeluruh terhadap kebijakan kredit sebelumnya

  • Pelatihan ulang untuk semua staf dan manajemen

  • Kolaborasi erat dengan lembaga pengawas seperti OJK dan BPK

  • Pelaporan berkala kepada publik terkait kinerja dan tata kelola


Penutup: Menuju Perbankan Daerah yang Bersih dan Modern

Transformasi Bank DKI menjadi Bank Jakarta adalah langkah strategis yang berani. Namun perubahan nama dan logo saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan reformasi internal yang nyata.

Kasus Sritex menjadi pengingat pahit bahwa satu kebijakan kredit yang tidak prudent bisa berujung pada kerugian negara ratusan miliar rupiah.

Sebagaimana pesan Gubernur Pramono Anung, ke depan check and balance, profesionalisme, dan transparansi harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan Bank Jakarta.

Semoga langkah ini menjadi awal baru menuju perbankan daerah yang kuat, bersih, dan modern—yang benar-benar berpihak pada rakyat.


Signature:
Ditulis oleh Tim Redaksi Daun News, bagian dari jaringan media Daungroup yang menyajikan berita nasional terpercaya, akurat, dan berimbang.


Ditulis oleh Tim Redaksi
© 2025 DaunNews - Menyajikan Fakta, Bukan Sekadar Berita

Posting Komentar

0 Komentar